Post By : Redaksi
Berita Regional. Com Bengkulu Utara — Masyarakat mengungkapkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam jual beli tanah di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.
Menurut keterangan masyarakat setempat, tanda tangan milik H, pemilik tanah, diduga dipalsukan untuk melancarkan jual beli tanah kepada pihak lain berinisial M.
“Pengakuannya, ia yang menandatangani karena H tidak ada di desa, demi melancarkan usahanya,” ujar salah seorang warga setempat.
Untuk menguatkan keterangannya, masyarakat menunjukkan sejumlah dokumen, antara lain:
– Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H di Kecamatan Napal Putih
– Surat Pernyataan penjualan lahan seluas 1 hektare tertanggal 15 Maret 2007
Dokumen tersebut masih dalam proses verifikasi dan belum dapat disimpulkan keasliannya secara independen oleh redaksi.
Menanggapi pengungkapan masyarakat tersebut, Ketua PMO Bayu Setiawan menjelaskan bahwa perbuatan memalsukan tanda tangan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Siapa pun itu, mau mantan kades, mau pejabat, mau siapa pun, dilarang memalsukan tanda tangan orang lain. Itu jelas melawan hukum dan melanggar Undang-Undang,” tegas Bayu.
Menurut Bayu, alasan “pemilik tidak ada di desa” bukan pembenaran.
“Kalau pemiliknya tidak ada, ya tunggu. Jangan main tanda tangan sendiri. Tanda tangan itu adalah identitas dan persetujuan seseorang. Kalau dipalsukan, itu sudah pidana,” kata Bayu.
Bayu menjelaskan, perbuatan memalsukan tanda tangan berpotensi melanggar:
1. Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Surat
Diancam pidana penjara paling lama 6 tahun, jika pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Pasal 264 KUHP – Pemalsuan Akta Otentik
Diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, jika pemalsuan dilakukan terhadap akta otentik, termasuk sertifikat dan dokumen resmi lainnya.
3. Pasal 266 KUHP – Keterangan Palsu dalam Akta Otentik
Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, jika menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
“Jadi jangan anggap sepele. Memalsukan tanda tangan itu pidana, bukan sekadar kesalahan administrasi. Hukumannya jelas di UU,” ujar Bayu.
Redaksi menegaskan, hingga berita ini diturunkan, kasus ini masih berstatus dugaan.
Redaksi belum berhasil memperoleh konfirmasi langsung dari mantan kepala desa yang disebutkan maupun dari pihak pembeli berinisial M. Keduanya memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun jika tidak ada titik temu, masyarakat meminta agar ditindaklanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Pewarta : Nadit Hasan
