Post By : Redaksi
Berita Regional.Com Bengkulu Utara — Mengejutkan. Setelah pemberitaan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam jual beli tanah di Kecamatan Napal Putih beredar, jawaban dari mantan Kepala Desa Edi Sutopo akhirnya beredar.
Dalam klarifikasinya melalui sambungan telepon WhatsApp, Edi Sutopo membantah telah memalsukan tanda tangan pemilik tanah berinisial H.
Menurut Edi, dirinya hanya menandatangani sebagai mengetahui saja, bukan sebagai penjual maupun sebagai pihak yang membuat tanda tangan H.
“Saya hanya menandatangani mengetahui saja. Saya tidak memalsukan tanda tangan H, dan saya tidak menjual tanah itu,” ujar Edi Sutopo dalam klarifikasinya.
Sebelumnya, masyarakat setempat mengungkapkan dugaan bahwa tanda tangan milik H, pemilik tanah di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, diduga dipalsukan untuk melancarkan jual beli tanah seluas 1 hektare kepada pihak lain berinisial M.
Masyarakat menyebut, ada pengakuan bahwa tanda tangan itu ditandatangani karena H saat itu tidak ada di desa.
Perbedaan versi inilah yang kini menjadi sorotan. Di satu sisi masyarakat mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan, di sisi lain mantan kades menegaskan dirinya hanya sebatas mengetahui.
Menanggapi klarifikasi tersebut, Ketua PMO Bayu Setiawan menjelaskan bahwa status tanda tangan dalam dokumen harus dibuktikan secara jelas.
“Siapa pun tetap dilarang memalsukan tanda tangan orang lain, karena itu melawan hukum dan melanggar Undang-Undang.
Masyarakat sebelumnya menunjukkan sejumlah dokumen, antara lain:
– Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih
– Surat Pernyataan penjualan lahan seluas 1 hektare tertanggal 15 Maret 2007
Redaksi menegaskan, hingga berita ini diturunkan, keaslian dokumen dan posisi tanda tangan tersebut masih perlu diverifikasi, termasuk melalui uji forensik jika diperlukan.
Redaksi menegaskan, kasus ini masih berstatus dugaan dan belum ada kesimpulan hukum.
Baik masyarakat, mantan Kepala Desa Edi Sutopo, maupun pihak pembeli berinisial M, semuanya memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun jika tidak ada titik temu, masyarakat meminta agar ditindaklanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Pewarta : Nadit Hasan
