Post By : Redaksi
Berita Regional. Com Kaur – Ketua Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera (PPSS) Provinsi Bengkulu melalui anggotanya, Sunirdin dan Firman, kembali mengantarkan surat laporan kedua terkait dugaan penguasaan lahan perkebunan di Kabupaten Kaur.
Surat tersebut adalah Surat Kedua – Penegasan dan Permohonan Tindak Lanjut Laporan, Nomor: 02/LP.PPSS/XI/2026, tertanggal Bengkulu, 5 November 2026.
Surat itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kabareskrim Mabes POLRI dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kedatangan Sunirdin dan Firman untuk mengantarkan surat tersebut sebagai bentuk keseriusan PPSS agar laporan pertama mereka tidak berhenti begitu saja.
Surat kedua ini merupakan penegasan atas laporan resmi PPSS tertanggal 8 April 2026, Nomor: 1/LP.PPSS/IV/2026, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penguasaan Lahan Tanpa Hak, dan Kerugian Negara yang diduga melibatkan PT Dinamika Selaras Jaya (PT DSJ) di Kabupaten Kaur.
Dalam laporan pertama tersebut, PPSS menyampaikan sejumlah fakta fundamental yang diduga menjadi dasar persoalan, antara lain:
1. PT DSJ disebut memperoleh izin lokasi berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor 259 Tahun 2007 (7.000 Ha) dan SK Nomor 179 Tahun 2008 (2.483 Ha), serta IUP-B Tahun 2010.
2. Berdasarkan Notulen Rapat Tim tanggal 18 November 2013, izin lokasi tersebut disebut telah berakhir, dan hingga saat itu PT DSJ disebut belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
3. PPSS menduga Pemkab Kaur menerbitkan izin lokasi tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.
4. PPSS juga menduga adanya persoalan dalam penetapan petani peserta plasma, termasuk dugaan kelompok tani fiktif.
5. Dalam pertemuan masyarakat dan Bupati Kaur pada Juni 2023, PT DSJ disebut dinyatakan dibekukan sesuai Berita Acara No.027/625/distan/kk/2023, namun disebut tetap beraktivitas.
6. Dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Kaur tanggal 28 Desember 2023, PPSS menyebut PT DSJ telah merugikan masyarakat dan negara, dan DPRD Kaur merekomendasikan penghentian kegiatan PT DSJ.
7. Pemkab Kaur disebut telah menerbitkan Teguran Tertulis Pertama Nomor 500.6/105.5/DISTAN-KK/2025 tanggal 14 November 2025 dan Teguran Tertulis Kedua Nomor 500.6/216.a/BK/DISTAN/KK/2025 tanggal 15 Desember 2025 terhadap PT DSJ.
Selain itu, dalam laporan April 2026 tersebut, PPSS juga menyampaikan estimasi perhitungan versi PPSS terkait dugaan kerugian negara dan publik, dengan total kerugian fiskal dan lingkungan yang mereka hitung mencapai Rp297.590.800.000, yang terdiri dari potensi PPh hilang, PNBP HGU hilang, nilai tegakan hutan, nilai karbon hilang, kewajiban plasma, dan biaya rehabilitasi.
PPSS menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan mengandung dugaan perbuatan melawan hukum yang perlu diuji melalui penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
OLEH KARENA ITU, DALAM SURAT KEDUA, PPSS MEMOHON DAN MENDESAK:
1. Agar laporan PPSS tertanggal 8 April 2026 segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Agar dilakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap seluruh fakta serta dokumen pendukung yang telah disampaikan.
3. Agar dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki tanggung jawab dalam proses perizinan, penguasaan lahan, dan pengawasan kegiatan PT DSJ.
4. Agar dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas penguasaan lahan, status HGU, status kawasan hutan, kesesuaian tata ruang, serta legalitas kegiatan perkebunan PT DSJ.
5. Agar dilakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang terkait dengan persoalan tersebut.
6. Agar PPSS diberikan informasi tertulis mengenai status dan perkembangan penanganan laporan dimaksud, termasuk nomor registrasi atau nomor laporan apabila telah diterbitkan.
7. Apabila terdapat kewenangan lembaga lain yang lebih berwenang menangani bagian tertentu dari laporan tersebut, PPSS meminta agar dilakukan koordinasi atau pelimpahan sesuai ketentuan hukum dan diberitahukan kepada PPSS.
Surat kedua tersebut ditandatangani Ketua PPSS, Suharman, dan ditembuskan kepada Presiden RI, Jaksa Agung RI, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Kehutanan RI, Bupati Kab. Kaur, Media Massa Cetak dan Elektronik Seluruh Indonesia, serta arsip.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT DSJ maupun pihak terkait lainnya belum dapat dimintai konfirmasi terkait isi laporan tersebut.
Pewarta: Nadit Hasan
