Diduga Lahan Bekas Pabrik Minyak Goreng di Talang Denau Dikuasai Oknum, Warga Pertanyakan Hasil Sawit dan Karet

Post by : Redaksi

Berita Regional.com Bengkulu Utara – Diduga lahan bekas pabrik minyak goreng yang terletak di Desa Talang Denau, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang disebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini dikuasai oleh oknum kepala dinas.

Menurut keterangan masyarakat kepada media Berita Regional.com, tanah seluas puluhan hektare di lokasi bekas pabrik minyak goreng tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan dan tidak berjalan kembali sebagaimana fungsinya.

Dari pantauan di lokasi, bangunan pabrik tampak terbengkalai, dinding retak, atap rusak, ditumbuhi semak belukar dan tanaman liar. Sebuah tangki besar berkarat juga terlihat teronggok di halaman pabrik, menandakan aset tersebut sudah lama tidak dirawat dan tidak beroperasi.

Masyarakat menyebutkan, dahulu pada masa kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara, Mian, aset tersebut sudah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang dihibahkan oleh Pak Yaheri.

Namun hingga saat ini, masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan lahan tersebut.

“Lahan itu kan aset pemerintah. Sekarang tidak berjalan lagi pabriknya. Yang kami pertanyakan, hasil buah sawit dan karet yang ada di lahan itu dikemanakan hasilnya,” ujar salah satu warga Talang Denau yang enggan disebutkan namanya kepada Berita Regional.com.

Warga tersebut juga menyampaikan dengan nada kecewa, jika hasil perkebunan di lahan aset pemerintah itu boleh diambil oleh oknum tertentu, maka warga lain juga seharusnya boleh.

“Dan kalau mereka boleh mengambil hasilnya, ya aku juga mau. Hasilnya kenapa mereka boleh, tidak ada masalah. Kalau memang boleh diambil, jangan hanya mereka saja,” tegas warga tersebut.

Warga mempertanyakan siapa yang saat ini memanfaatkan dan menguasai lahan tersebut, serta ke mana hasil perkebunan yang ada di atas lahan tersebut disalurkan.

Menurut warga, jika lahan tersebut benar merupakan aset milik pemerintah daerah, maka seharusnya pengelolaannya jelas, transparan, dan hasilnya masuk ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau memang aset pemda, harusnya jelas pengelolaannya. Jangan sampai dikuasai perorangan dan hasilnya tidak jelas,” tambah warga tersebut.

Warga berharap Bupati Bengkulu Utara, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera turun ke lokasi untuk memeriksa status lahan, dokumen hibah, daftar aset, serta kejelasan pengelolaan hasil sawit dan karet di lokasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diduga menguasai lahan maupun pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum dapat dimintai konfirmasi terkait status lahan, pengelolaan, serta hasil perkebunan sawit dan karet di lokasi bekas pabrik minyak goreng tersebut.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang berimbang.

Pewarta: Nadit Hasan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *