NILAI TERTINGGI TERSINGKIR, KADES BERTAHAN ATAS NAMA KEWENANGAN: ORMAS BIDIK PROVINSI BENGKULU DESAK BUPATI TURUN TANGAN

POST BY : REDAKSI

BERITA REGIONAL.COM BENGKULU UTARA — Polemik seleksi perangkat Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali menjadi sorotan setelah Kepala Desa Talang Jarang menyampaikan klarifikasi terkait keputusan pengusulan calon perangkat desa kepada Bupati. Kepala Desa menegaskan bahwa rekapitulasi hasil seleksi tidak bermasalah dan dirinya tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengklaim telah berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat, yang menurut keterangannya tidak menemukan adanya pelanggaran aturan dalam keputusan tersebut.

Kepala Desa menjelaskan bahwa nilai hasil seleksi bukan satu-satunya dasar pertimbangan dalam menentukan calon yang direkomendasikan. Menurutnya, aspek kepribadian dan pertimbangan lainnya juga menjadi bagian dari penilaian. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangannya sebagai Kepala Desa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Selama tidak ditemukan pelanggaran aturan, dirinya menyatakan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah disampaikan kepada Bupati.

Menanggapi klarifikasi tersebut, Ketua DPD ORMAS BIDIK Provinsi Bengkulu, Zamhori Haryanto, menyatakan bahwa pihaknya menghormati kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum, pertimbangan objektif, transparansi, akuntabilitas, serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). “Kami tidak sedang memaksakan seseorang untuk diangkat menjadi perangkat desa. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan keadilan dalam proses seleksi. Jika peserta dengan nilai tertinggi tidak diusulkan, sementara peserta dengan nilai lebih rendah direkomendasikan, publik berhak mengetahui dasar pertimbangan dan parameter yang digunakan,” tegas Zamhori.

Atas persoalan tersebut, Zamhori mendesak Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas PMD, Camat Air Napal, dan Inspektorat agar melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi, termasuk berita acara, hasil penilaian, tata tertib, serta dasar pertimbangan Kepala Desa dalam mengusulkan calon. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut siapa yang akan menduduki jabatan perangkat desa, melainkan menyangkut integritas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. “Jabatan publik adalah amanah, bukan ruang untuk mengakomodasi kepentingan pribadi. Kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan serta akuntabilitas,” tutupnya.

 

Pewarta : Nadit

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *