Post By : Redaksi
Berita Regional.com Kaur – Dalam hal ini TPID kembali ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin setiap minggu di adakan oleh Kemendagri melalui platform zoom. Rakor kali ini di hadiri oleh Kadis Sosial Ramadhanizar, SE., MM, Dinas Pertanian Rahmad Fajar, Kepala BPS Kaur Rudi Setiawan, S.ST, dan Kabid BPKAD Poerwanto, yang bertempat di Aula Lantai III Setda Kabupaten Kaur. Rabu, (13/03/2024).
Rapat dibuka oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir dengan memaparkan data kondisi inflasi di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dikatakan bahwa daerah dengan inflasi tertinggi adalah Minahasa Selatan dengan nilai 6,06.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tinjauan inflasi pada bulan Februari 2024, yang mana tercatat bahwa makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1% hingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,29% yang merupakan andil terbesar dibandingkan kelompok lain.
“Untuk komoditas utama penyumbang inflasi terbesar pada Februari 2024 diantaranya adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng,” Ujar Amalia.
Amalia juga menjelaskan perkembangan inflasi beras di bulan februari 2024 adalah 5,32%. Komoditas beras ini kembali mengalami inflasi baik secara m-to-m maupun y-on-y. Inflasi beras menurut wilayah pada februari 2024 ada 140 kabupaten/kota mengalami inflasi, 6 kabupaten/kota mengalami deflasi, dan 4 kabupaten/kota stabil. adapun 3 kabupaten/kota dengan inflasi beras tertinggi yaitu Kota Serang dengan nilai 22,7, Merauke dengan nilai 15,82, dan Kabupaten Pandeglang dengan nilai 14,17.
“Namun untuk saat ini, komoditas beras mulai berangsur terkendali dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi. Di minggu pertama maret, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin berkurang” terangnya.
Dengan paparan data dari BPS, Kadiv POPP Epi Sulandari menanggapi perihal inflasi beras tersebut. Upaya yang dilakukan dari Perum Bulog ialah menjaga jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara cukup dan tersebar sesuai kebutuhan daerah di seluruh Indonesia.
“Penyebaran stok beras ini kita sebarkan ke seluruh gudang-gudang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan, baik untuk bantuan pangan yang ditugaskan kepada Perum Bulog serta untuk kebutuhan darurat maupun menjaga stabilitas harga,” jelas Kadiv POPP.
Kadiv POPP juga mengatakan bahwa Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional serta Pemerintah Daerah akan menggelar kembali program Gerakan Pangan Murah (GPM) serta membangun kios-kios pantau dan penyeimbang di pasar-pasar tradisional yang berfungsi sebagai tempat masyarakat meyakini bahwa harganya adalah harga yang sesuai HET.
