Post by : Redaksi
Berita Regional.com Rejang Lebong – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis Kabupaten Rejang Lebong menggelar aksi damai di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Rejang Lebong, Sabtu (31/10/2026).
Dalam aksi yang berlangsung kondusif ini, massa menyampaikan tujuh poin tuntutan krusial yang mencakup penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan narkotika, hingga transparansi anggaran pendidikan.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LSM Pekat Bengkulu, Isyak Burmansyah, bersama sejumlah perwakilan aktivis.
Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kapolres Rejang Lebong, AKBP Syahrul Hariady, S.I.K., M.H., yang langsung menemui peserta aksi untuk mendengarkan dan menerima aspirasi secara terbuka.
Kapolres mengapresiasi langkah konstruktif para aktivis yang menyampaikan aspirasinya secara tertib. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari masyarakat secara profesional dan transparan.
“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan aktivis. Kami dari jajaran Polres Rejang Lebong akan menindaklanjuti setiap aspirasi ini secara profesional dan transparan,” ujar AKBP Syahrul Hariady.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif bersinergi memberikan informasi valid demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Rejang Lebong.
Tujuh Poin Tuntutan Utama
Dalam pernyataan sikapnya, gabungan LSM dan aktivis mengemukakan tujuh persoalan strategis yang memerlukan atensi serta penyelidikan objektif berdasarkan hukum yang berlaku,
Legalitas PT Agrotea Bukit Daun
Massa menyoroti aktivitas perkebunan teh seluas sekitar 600 hektare di Kecamatan Bermani Ulu.
Mereka mendesak penelusuran menyeluruh terhadap status perizinan, aktivitas operasional, dan pemenuhan kewajiban perusahaan.
Tambang Galian C Ilegal
Aparat penegak hukum didesak untuk segera memeriksa berbagai aktivitas pertambangan galian C di wilayah Rejang Lebong yang disinyalir belum mengantongi izin resmi.
Perizinan Perkebunan Sawit
Massa meminta audit terhadap perkebunan kelapa sawit berskala ratusan hektare yang diduga bermasalah dalam hal kelengkapan perizinan dan status Hak Guna Usaha (HGU).
Pengungkapan Kasus Pembunuhan Rismareta
Kasus pembunuhan mahasiswi atas nama Rismareta di Kelurahan Dwi Tunggal kembali disuarakan. Massa menuntut kepolisian untuk terus menggenjot penyidikan demi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
Akselerasi Pemberantasan Narkotika
Polres Rejang Lebong didesak untuk meningkatkan intensitas pemberantasan peredaran gelap narkotika, termasuk membongkar jaringan pemasok dan bandar yang beroperasi di daerah tersebut.
Audit Dana BOS dan Revitalisasi Sekolah
Massa meminta pemeriksaan transparan atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta anggaran revitalisasi pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP,khususnya sekolah dengan jumlah siswa di atas 400 orang yang turut menerima dana revitalisasi.
Kajian 12 IPPR dalam Revisi Perda RTRW
Tuntutan terakhir berfokus pada penelusuran terhadap 12 Izin Pemanfaatan Penggunaan Ruang (IPPR) dalam proses revisi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna memastikan kepatuhan terhadap aspek legalitas dan tata ruang.
Menanti Langkah Konkret dan Sinergi Publik
Penyampaian tujuh tuntutan ini merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial masyarakat sipil terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Rejang Lebong. Kendati demikian, seluruh dugaan pelanggaran tentu harus diuji secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, serta asas praduga tak bersalah.
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan instansi berwenang. Publik Rejang Lebong menanti langkah nyata dan terukur dari Polres Rejang Lebong dan instansi terkait untuk menuntaskan deretan persoalan ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. (robi)










