Post by : Redaksi
Berita Regional.com BENGKULU UTARA – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap, di dampingi Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayah, ST, menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa (02/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 bersama tujuh Kabupaten lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus, S.E, M.M, Ak, CPA, CSFA, menyampaikan bahwa predikat WTP harus menjadi dongkrak pendorong dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perataturan perundang – undangan.
“Predikat ini harus menjadi dongkrak pendorong dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perataturan perundang – undangan”, ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan ungkapan rasa terima kasih karena pemerintah Bengkulu Utara kembali mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sekaligus ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala BPK Perwakilan Bengkulu beserta jajaran Tim Auditor atas dedikasi, objektivitas, dan bimbingan profesionalnya selama proses pemeriksaan.
“Tentu kita bersyukur karena kembali mendapatkan opini WTP, sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BPK Perwakilan beserta jajaran Tim Auditor atas dedikasi, objektivitas, dan bimbingan profesionalnya selama proses pemeriksaan”, ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Bengkulu Utara menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten bengkulu utrara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, mengevaluasi catatan atau rekomendasi dari BPK, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemakmuran masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten penerima predikat, Kepala BKAD Kabupaten penerima predikat, Sekretaris Dewan penerima Predikat, serta tamu undangan lainnya. (ADV)
