POST BY : REDAKSI
BERITA REGIONAL.COM BENGKULU UTARA — Alokasi anggaran publikasi, peliputan, dan penyebaran informasi kegiatan pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam. Total anggaran yang disiapkan diduga mencapai Rp361.400.000,-.
Dari nilai tersebut, sebesar Rp284.400.000,- (hampir 80%) disinyalir dialokasikan secara eksklusif hanya kepada lima media tertentu. Kondisi ini memicu keraguan publik terkait transparansi, keadilan, dan tata kelola keuangan daerah.
Kriteria penetration lima media penerima disinyalir tidak melalui proses seleksi yang terbuka dan akuntabel, serta diduga menutup kesempatan bagi media lokal lain.
Nilai alokasi anggaran diduga tidak memiliki rincian tugas (output) yang jelas maupun kesesuaian dengan standar tarif pasar.
Penggunaan sisa dana sebesar Rp77.000.000,- disinyalir tidak terekam secara transparan kepada publik.
Prosedur penyaluran diduga berpotensi melanggar UU Keuangan Negara serta Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Alokasi terkesan memprioritaskan pihak-pihak tertentu ketimbang pemerataan dukungan bagi keberlangsungan media di Bengkulu Utara.
Peran Inspektorat dan pengawasan DPRD dipertanyakan terkait kelayakan serta kepatutan alokasi dana ini.
Anggaran besar tersebut belum menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, berimbang, dan objektif.
Pengelolaan APBD wajib berlandaskan asas akuntabilitas sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pimpinan Setdakab Bengkulu Utara didesak untuk memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan spekulasi yang berkembang.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengenai rincian dan alokasi anggaran tersebut. (Red)
