POST BY : REDAKSI
BERITA REGIONAL.COM KAUR — Gelombang desakan dari masyarakat Kabupaten Kaur kian menguat menuntut seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Golkar untuk mundur dari jabatannya. Langkah ini dipicu atas dugaan tindakan perzinaannya dengan seorang wanita, yang dinilai warga telah mencederai marwah dan amanat sebagai wakil rakyat.
Sejumlah warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur menyampaikan kecaman keras dan meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kaur bertindak tegas serta profesional dalam menangani kasus ini.
Pernyataan Sikap Masyarakat Kaur
Masyarakat menganggap perilaku oknum tersebut tidak pantas menyandang status sebagai wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan aspirasi publik.
Mudi (Warga Tanjung Kemuning):
“Kami mengecam keras jika oknum DPRD Kaur tersebut benar melakukan perzinaan. Kami mohon yang bersangkutan segera diganti karena sudah tidak sesuai dengan amanat rakyat.”
Tanto (Warga Padang Guci Hulu):
“Kami minta kasus ini jangan berhenti di tengah jalan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaur harus tegas dalam menangani kasus ini.”
Nita (Warga Padang Guci Ilir):
“Sangat tidak etis seorang anggota DPRD Kaur melakukan perbuatan seperti itu. BK DPRD Kaur harus tegas dalam menegakkan aturan dan tidak boleh ragu dalam menegakkan kebenaran.”
Harapan terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD
Selain desakan sanksi, warga juga menekankan pentingnya transparansi agar kejelasan status hukum dan etika oknum politisi Partai Golkar tersebut segera terungkap demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Rafi’i (Warga Wilayah Maje Nasal):
“Kami berharap BK DPRD Kaur bekerja profesional. Bilamana oknum anggota DPRD Kaur dari Golkar tersebut bersalah, silakan proses sesuai peraturan yang berlaku. Namun, jika tidak terbukti bersalah, kembalikan nama baik yang bersangkutan. Intinya, tuntaskan masalah ini agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kaur tetap terjaga.”
Budi S. (Warga Kecamatan Tetap):
“Kami berharap Badan Kehormatan DPRD Kaur menyikapi masalah politisi Golkar ini secara tegas dalam menegakkan aturan.”
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap BK DPRD Kabupaten Kaur dapat segera mengambil langkah konkrit dan mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik. (Red)
