Harsono Muhamad: Penertiban PKL Bukan untuk Menyingkirkan, Tapi Menata dan Melindungi Pedagang

Post by : Redaksi

Berita Regional.com BITUNG – Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), H. Harsono Muhamad, S.Sos, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Perumda Pasar dan Pemerintah Kota Bitung dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pusat kota.

Menurut Harsono, langkah tersebut merupakan bagian penting untuk menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, tertib, serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah pusat aktivitas masyarakat.

“Kami di APPSI sangat mendukung langkah Perumda Pasar dan Pemerintah Kota Bitung. Penertiban PKL memang perlu dilakukan agar wajah kota menjadi lebih tertata dan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik,” ujar Harsono, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, Harsono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

“Penertiban jangan sampai dimaknai sebagai upaya mematikan usaha kecil. Justru sebaliknya, harus menjadi momentum untuk menata sekaligus memberi perlindungan bagi para pedagang,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan adil dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan hak-hak pedagang yang terdampak, disertai penyediaan lokasi alternatif dan fasilitas pendukung agar para pedagang tetap bisa beraktivitas secara legal.

“Perumda dan pemerintah perlu menyiapkan lokasi pengganti yang layak, agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan usaha mereka,” jelas Harsono.

Selain itu, ia menilai keberhasilan penertiban juga sangat bergantung pada koordinasi antar-stakeholder serta sosialisasi yang jelas kepada pedagang sebelum pelaksanaan.

“Setiap tindakan di lapangan harus diawali dengan musyawarah, sosialisasi, dan koordinasi antara Perumda Pasar, aparat, dan perwakilan pedagang. Dengan begitu, semua pihak bisa memahami arah kebijakan ini, dan potensi konflik sosial dapat diminimalisir,” tutup Harsono.

Pewarta : Ak

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *