Post by : Redaksi
Berita Regional.com Bengkulu – Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriansyah, S.STP., menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Balai Semarak Bengkulu, Selasa (16/9/2025).
Rapat tersebut membahas progres penanganan Pulau Enggano sebagai kawasan strategis nasional serta percepatan normalisasi alur Pulau Baai Bengkulu yang memiliki peran vital sebagai pintu gerbang perdagangan dan logistik di Provinsi Bengkulu.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres harus terus berjalan.
“Saya ingin mendapatkan progres dan melihat langsung ke lapangan. Inpres ini terus berjalan dan pekerjaan terus dilakukan,” jelas AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY turut didampingi Wakil Menteri Perhubungan Komjen Sutana serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Mereka juga melakukan koordinasi daring dengan perwakilan masyarakat Pulau Enggano guna menyerap aspirasi dan kondisi terkini di lapangan.
AHY menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi masyarakat Bengkulu, khususnya Pulau Enggano.
“Fokus kita tentu pada tugas yang pertama, agar kita sama-sama mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menilai rapat tersebut sangat penting untuk mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Mendengarkan berbagai masukan dari semua stakeholders yang dihadirkan pada hari ini, agar yang masih tersumbat bisa lebih lancar dan kalau sudah bagus tinggal kita kawal sampai dengan tuntas. Dan terakhir tentunya ada sejumlah poin arahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagai referensi untuk ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah,” terang AHY.
Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ditugaskan untuk melakukan pemantauan di Pelabuhan Pulau Baai dan Pulau Enggano sesuai Inpres 12 Tahun 2025. Tim Satgas daerah juga diminta untuk memetakan kebutuhan bantuan, mendistribusikannya bersama pemerintah pusat, dan menyampaikan laporan data bantuan yang sudah diterima maupun yang masih dibutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berharap melalui rapat evaluasi ini, percepatan penanganan normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano dapat segera terealisasi, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan roda perekonomian kembali bergerak.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, jajaran Forkopimda, para Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu, Pelindo, ASDP, PLN, serta undangan. (Elda)
