Post by : Redaksi
Berita Regional.com Bengkulu Utara – Polemik pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji kembali menyeruak. Informasi yang beredar dari internal Pemerintah Daerah menyebutkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara berpotensi kembali mendaftarkan RS Hana Charitas Arga Makmur—rumah sakit swasta dengan lambang salib—ke dalam aplikasi Siskohat kes sebagai fasilitas pemeriksaan kesehatan haji 2026.
dilansir dari media Harian Rakyat,Kabar tersebut sontak memunculkan keresahan di kalangan calon jamaah haji. Banyak yang menilai kebijakan tersebut tidak relevan, mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam, sementara simbol yang melekat pada rumah sakit tersebut dianggap tidak sejalan dengan nilai religiusitas jamaah.
“Kami merasa kurang pas jika pemeriksaan untuk ibadah haji dilakukan di rumah sakit berlambang salib. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengutamakan rumah sakit umum daerah,” ungkap sejumlah calon jamaah haji kepada awak media, Jumat (12/9/2025).
Jika benar keputusan itu diambil, maka RSUD Arga Makmur dan RS KTM Lagita—yang notabene berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Bengkulu Utara—terancam kembali tersisih. Padahal, kedua rumah sakit tersebut memiliki kapasitas tenaga medis dan legalitas untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan haji.
Selain aspek simbolik, masalah biaya juga menjadi sorotan tajam. Pada pemeriksaan calon jamaah haji 2025 lalu di RS Hana Charitas, biaya yang dibebankan berkisar Rp1,4 juta per orang. Dana tersebut tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dikelola oleh pihak swasta. Sementara itu, sesuai Peraturan Daerah Bengkulu Utara, tarif resmi hanya Rp850 ribu per orang.
“Selisihnya jelas jauh, di swasta bisa sampai Rp1,4 juta non PAD, untuk tahun 2026 mungkin bisa lebih daripada itu sementara kalau lewat RSUD hanya Rp850 ribu rupiah. Kalau seperti ini, daerah malah dirugikan,” ujar seorang sumber internal dengan nada kesal.
Hingga kini, pihak Kementerian Agama maupun Dinas Kesehatan Bengkulu Utara belum memberikan penjelasan terkait ke mana pemeriksaan calon jamaah haji 2026 akan dipusatkan. Namun, desakan publik agar pemerintah lebih transparan dan berpihak pada kepentingan jamaah dipastikan semakin kuat
Pewarta : HR
