Post by : Redaksi
Berita Regional.com Lebong – Berdasarkan keterangan salah satu tokoh pers (Wartawan,media onlen) yang di tulis dalam group media Lebong, menurutnya, Program Topdam yang digagas Kementerian Pusat dan seharusnya dibiayai dari anggaran daerah, justru membebani desa-desa di beberapa wilayah. Kejanggalan muncul dari perbedaan biaya yang signifikan antara kesepakatan awal dan realisasi di lapangan.
Sebuah sosialisasi yang digelar di sebuah hotel di Bengkulu, dihadiri empat perwakilan Kementerian Pusat dan Armen, Ketua APDESI Lebong, menyepakati anggaran Topdam sebesar Rp10.000.000, ditambah Rp7.000.000 untuk biaya operasional panitia. Totalnya, Rp17.000.000.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan biaya Topdam jauh lebih besar, berkisar antara Rp25.000.000 hingga Rp35.000.000. Selisih yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“Dari mana selisih puluhan juta rupiah ini?,” tanya seorang warga yang enggan disebutkan namanya. “Kebenarannya ada di tangan siapa?”
Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran akan potensi penyimpangan dana. Publik menuntut kejelasan dan transparansi dari pemerintah terkait penggunaan dana Topdam. Apakah selisih biaya tersebut digunakan sesuai peruntukan atau ada indikasi penyelewengan? Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik disparitas biaya Topdam ini.
Penulis : (Rmd)
