Post by : Redaksi
Berita Regional.com Lebong – Dalam hal ini terlihat Ratusan ASN Kabupaten Lebong menggelar aksi damai menuntut kejelasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama lima bulan, serta sisa pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini berlangsung di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong, pada Rabu, (11/12/2024).
Devi Gunawan yang merupakan Direktur Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) mengatakan, keterlambatan pembayaran ini telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN. Pemda Lebong telah merampas hak-hak ASN yang seharusnya diterima tepat waktu.
Selain TPP, beberapa PPPK juga mengaku hanya menerima gaji rapel. Kondisi ini berdampak pada perekonomian para pegawai yang mayoritas menjadi tulang punggung keluarga.
Karena tidak ada satu orang pun petinggi di kantor Pemkab Lebong yang berhasil ditemui, para perwakilan aksi akhir nya bergerak menuju kantor DPRD Lebong.
“Tidak ada satu petinggi di kantor Pemkab tadi yang berhasil kami temui, untuk itu kita bergeser ke kantor DPRD, mungkin disana keluhan para ASN akan diterima karena mengingat mereka yang ada di gedung itu perwakilan dari masyarakat” ungkap Devi.
Perwakilan Aksi langsung diterima beberapa orang perwakilan Anggota DPRD Lebong, setelah mendengar keluhan dari para ASN dan perwakilan aksi, DPRD Lebong Memutuskan Menyurati BPK RI.
“Alhamdulillah setelah diterima oleh beberapa orang anggota DPRD dengan mendengarkan keluhan dari masa aksi, akhirnya DPRD Lebong menyurati BPK-RI agar dapat melakukan audit investigasi APBD dan APBD Perubahan tahun 2024” tutupnya.
Pewarta : Rahman
